Indonesia adalah negara yang beragam. Hutan, sungai, laut, gunung dari desa sampai kota terhampar luas. Masyarakatnya adalah orang-orang yang cinta akan perbedaan dan keragaman dalam pembangunan bangsa. Bukan perkara mudah untuk turut serta membangun bangsa menjadi lebih maju. Semua orang bisa menjadi bagian dalam membangun bangsa akan tetapi semua itu membutuhkan suatu kualitas manusia yang baik, berpikiran luas, akal, pikiran, segala daya dan karsa yang ada bisa digunakan untuk berkarya agar bisa memberikan makna.
Untuk itulah perlu pendidikan, bukan sekadar menjadi bagian dari pembangunan bangsa tetapi benar-benar bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi untuk membangun bangsa melalui berbagai karya. Banyak masalah klasik pemerataan pendidikan yang cukup sulit untuk bisa diselesaikan namun bisa diatasi ketika semua elemen masyarakat terlibat dan mendukung. Beberapa program inisiatif anak bangsa seperti Indonesia Mengajar, Seribu Guru, dan berbagai program volunteer lainnya. Hal ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh pemerataan pendidikan bahkan sampai ke pelosok negeri.
Masalah pemerataan pendidikan menjadi hal yang masih harus diselesaikan hingga kini. Pendidikan menjadi sarana untuk membuat manusia menjadi lebih baik dengan mengoptimalkan segala daya, karsa, budi, dan pikirannya. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, begitulah bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Bahwa pendidikan begitu penting untuk terpenuhi dan negara sudah menjamin. Dengan adanya kepastian mendapatkan pendidikan, masyarakat bisa mengambil haknya untuk mendapat pendidikan secara layak. Inilah yang masih menjadi banyak perbincangan ketika kita membahas pendidikan.
Kesenjangan akan pentingnya pendidikan masih banyak terjadi terlebih antara desa dan kota. Banyak perbedaan pemikiran masyarakat akan pentingnya memahami pendidikan sebagai prioritas terlebih pada masyarakat desa. Beberapa pandangan masih begitu awam akan pentingnya hal tersebut. Hal itu akibat dari berbagai tekanan sosial, politik, sampai ekonomi yang begitu dinamis dan memaksa untuk memprioritaskan yang lain terlebih dahulu misalnya mengenai “urusan perut”.
Tentu sangat disayangkan kalau masalah perut sampai menggangu masa depan dan hak anak-anak untuk mendapat pendidikan. Masalah pandangan awam pendidikan ini sebenarnya masih banyak sekali kita temui pada struktur masyarakat desa yang notabene merupakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Sangat berbeda dengan struktur masyarakat kota yang cenderung lebih sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan.
Tetapi bukan hal yang tak mungkin banyak bibit-bibit tokoh nasional dengan sejuta makna yang diberikan berasal dari desa. Sebut saja tokoh besar seperti Kyai Haji Hasyim Asy’ari yang lahir di desa Gedang di daerah Jombang Jawa Timur yang mendapat julukan sebagai Maha Guru karena pengaruhnya dalam pengembangan pesantren sebagai sarana pendidikan islam yang merakyat dan juga sebagai pendiri NU.
Oleh karena itu, Sebuah PR besar bangsa tentunya untuk mengatasi kesenjangan pemerataan dan perbedaan pandangan tentang pendidikan. Beberapa terobosan sudah banyak dilakukan seperti pemberantasan buta aksara, penyuluhan, program taman baca, dan lain sebagainya. Ini merupakan langkah awal untuk melakukan perbaikan pendidikan. Sebuah pemahaman yang sama seharusnya bisa disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sebagai otoritas terkuat dalam hal ini bertanggung jawab atas pemerataan pendidikan secara optimal melalui pengalokasian APBN yang berpihak untuk hal itu. Tentu hal ini tidak mudah, perlu beberapa tahap untuk melaksanakannya.
